Beranda Nasional Putusan MK Dinilai Tak Konsisten

Putusan MK Dinilai Tak Konsisten

81
0
Sebarkan
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, sewarga.com –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XI/2014 terkait pengujian Pasal 245 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mencerminkan ketidakkonsistenan bila dibandingkan dengan sikap MK sewaktu membatalkan Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah (Pemda) tentang izin presiden bagi penegak hukum untuk memeriksa kepala daerah.

“Saat membatalkan Pasal 36 UU Pemda, MK menyatakan harus berlaku prinsip equality before the law. Sekarang berlaku izin presiden terhadap pemeriksaan anggota DPR, sehingga ada masalah konsistensi di sini,” kata pakar hukum tata negara Refly Harun kepada SP, di Jakarta, Jumat (25/9).

MK menyatakan frasa “persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)” dalam Pasal 245 Ayat (1) dan Pasal 224 Ayat (5) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari presiden”.

Refly menilai, MK juga tidak cermat dalam memutus perkara karena tidak mempertegas substansi dalam Pasal 245 Ayat (2) yang masih menyangkut kewenangan MKD dalam memberikan persetujuan tertulis bagi penegak hukum sebelum memeriksa anggota MPR, DPR, dan DPD.

Namun demikian, hal itu bisa digunakan sebagai senjata bagi penegak hukum untuk memeriksa anggota MPR, DPR, dan DPD, kecuali DPRD yang diperiksa harus seizin mendagri, jika presiden dalam tempo 30 hari tidak memberikan izin pemeriksaan. Setidaknya, penegak hukum tidak mengalami hambatan psikologis.

“Menurut saya cara membacanya bukan izin MKD, tetapi izin presiden. Maka ketentuan Pasal 245 Ayat (2) dapat diberlakukan jika dimaknai selama 30 hari presiden tidak memberi izin, maka pemeriksaan bisa berjalan dengan sendirinya,” kata Refly.

Menurutnya, kendati putusan MK terkait Pasal 245 UU MD3 tidak menyangkut kejahatan khusus, tertangkap tangan, dan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, namun putusan tersebut juga memperpanjang birokrasi.

“Jelas, sekarang ini bakal memperpanjang birokrasi karena polisi maupun jaksa harus menunggu izin presiden sebelum memeriksa anggota MPR, DPR, dan DPD yang tersangkut persoalan pidana umum. Paling tidak mereka harus menunggu selama 30 hari,” ujarnya.

Supriyadi Widodo Eddyono, bersama Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) selaku pemohon dalam perkara tersebut juga menyayangkan putusan MK. Supriyadi menilai, putusan tersebut gagal menjawab persoalan imunitas khususnya bagi anggota DPR apabila aparat penegak hukum ingin memanggil anggota DPR yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

“Inti dari persoalan Pasal 245 UU MD3 adalah pasal ini memberikan perindungan yang berlebihan dan tidak berdasarkan atas alasan hukum yang jelas, sehingga berpotensi mengintervensi independensi penegak hukum,” ujarnya.

Dia mengatakan, kewenangan penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum merupakan satu kesatuan dengan kemerdekaan kehakiman yang harus dijamin secara mutlak.

“Kami menganggap bahwa putusan ini merupakan langkah mundur dari putusan MK sebelumnya yang menganulir ketentuan kewajiban izin presiden pada saat melakukan investigasi terhadap pejabat negara. Konteks pemberian izin sangat berpotensi terjadi konflik kepentingan,” katanya.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.