Beranda Ekonomi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK Dinilai Biasa-biasa Saja

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK Dinilai Biasa-biasa Saja

139
0
Sebarkan
 Firmanzah, Staff khusus Presiden bidang Ekonomi Pembangunan (Istimewa)
Firmanzah, Staff khusus Presiden bidang Ekonomi Pembangunan (Istimewa)

Jakarta, sewarga.com – Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015, pada Rabu (9/9) lalu. Dengan tujuan, menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif di tengah pelemahan ekonomi global.

Namun, dunia usaha tidak merasakan dampak positif dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Demikian dikatakan mantan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Firmanzah.

“Paket kebijakan yang kemarin diluncurkan juga rasanya tidak terlalu terasa. Banyak kalangan usaha katakan itu adalah business as usual (seperti biasa),” kata Firmanzah dalam diskusi bertema “Orang Miskin Bertambah Banyak” di Jakarta, Minggu (27/9).

Hanya saja, Firmanzah tidak mengelaborasi pendapat dari kalangan usaha terhadap paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Lebih lanjut Rektor Universitas Paramadina tersebut, hanya menekankan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membawa sejumlah dampak buruk bagi perekonomian Tanah Air. Di antaranya, adalah meningkatnya harga bahan pokok dan pemutusan hubungan kerja.

Ditambah lagi, akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang per Maret 2015 sudah bertambah sekitar 860.000 jiwa. Sehingga, total berjumlah 28,59 juta orang.

“Menurut saya, pemerintahan Jokowi perlu fokus untuk menangani pengentasan kemiskinan. Bertambahnya 860.000 orang miskin, kita sudah bleeding (berdarah) dan perlu ditutup segera,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi secara resmi telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015, yang terdiri dari tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga perekonomian tanah air. Salah satunya, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Selain itu, melalui penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektornik.

Untuk itu, dikatakan ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. Sehingga, diharapkan mampu menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsitensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional.

Kemudian, juga telah disiapkan 17 rancangan Peraturan Pemerintah, 11 rancangan Peraturan Presiden, 2 rancangan Instruksi Presiden, 63 rancangan Peraturan Menteri dan 5 aturan lain.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemerintah tengah dilihat kembali peraturan yang segera akan dikeluarkan. Dengan sebelumnya, mencocokan pendapat bersama kalangan dunia usaha.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.