Beranda Politik Ahok: Semua Orang Bisa Maju di Pilkada 2017, Tidak Perlu Dukungan Partai

Ahok: Semua Orang Bisa Maju di Pilkada 2017, Tidak Perlu Dukungan Partai

109
0
Sebarkan

074647300_1425031033-Ahok_bertemu_Jokowi_3Jakarta, sewarga.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengaku senang Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan persyaratan pencalonan kepala daerah melalui jalur independen atau perseorangan.

MK menetapkan syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sebelumnya, bukan jumlah keseluruhan masyarakat di suatu daerah. Dengan demikian, bakal calon Gubernur tak perlu lagi bergantung pada dukungan partai politik.

“Kalau (syarat) diturunkan lebih baik, Pak Adhyaksa (Dault) enggak dapat partai (pengusung), dia bisa lewat jalur independen, ya kan? Berarti apa? Para peserta di (Pilkada) tahun 2017 jauh lebih banyak dan enggak perlu tergantung partai. Jadi orang-orang biasa bisa maju dan orang Jakarta akan diuntungkan karena yang ikut (Pilkada) rame,” kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (29/9/2015).

Meski demikian, Basuki belum memikirkan bagaimana peluangnya untuk maju sebagai calon independen di Pilkada DKI 2017. Jika memang ia tidak lagi terpilih menjadi Gubernur DKI, Basuki telah mempersiapkan seluruh sistem untuk dilanjutkan penerusnya.

“Pokoknya BUMD sudah go public, semua transparansi data sudah kami buka, sistem saya bangun. Siapapun orang yang menggantikan saya, orang akan menuntut yang sama,” kata Basuki.

Dalam sidang putusan di Gedung MK, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengungkapkan persentase syarat dukungan tidak dapat didasarkan pada jumlah penduduk, karena tidak semua penduduk punya hak pilih. Meski demikian, putusan tersebut tidak berlaku pada pilkada serentak 2015 yang tahapannya telah berjalan. Putusan tersebut mulai berlaku pada pilkada serentak gelombang kedua, pada 2017.

Adapun permohonan uji materi ini diajukan oleh Fadjroel Rachman, Saut Mangatas dan Victor Santoso. Dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa syarat pencalonan kepala daerah bagi calon perseorangan, yaitu mendapat dukungan paling sedikit 10 persen bagi daerah dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa.

Kemudian, dukungan 8,5 persen bagi daerah dengan jumlah penduduk 2.000.000 sampai 6.000.000 jiwa. Kemudian, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.