Beranda Internasional Obama Akui Kesalahan dalam Konflik Libya

Obama Akui Kesalahan dalam Konflik Libya

106
0
Sebarkan
765988FD-E798-4978-8A9F-ACFE8E08B941_w900_r1_s
Presiden Barack Obama mengakui di depan Majelis Umum PBB, telah melakukan kesalahan dalam konflik Libya. (Reuters/Kevin Lamarque)

New York, sewarga.com – Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan masyarakat internasional seharusnya berbuat lebih untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di Libya yang kacau sejak Muammar Gaddafi jatuh empat tahun lalu.

Dalam Sidang Umum PBB di New York, Obama menyatakan bahwa masyarakat internasional harus bekerja lebih keras di masa depan agar satu negara tidak hancur.

Kejatuhan Libya ke dalam kekacauan penuh kekerasan merupakan salah satu peristiwa paling dramatis dalam “Arab Spring”, jatuhnya tiba-tiba pemerintah diktator sejumlah negara Arab setelah rakyat melakukan aksi protes besar-besaran.

“Bahkan ketika kita membantu rakyat Libya mengakhiri satu diktator, koalisi kita seharusnya bertindak lebih untuk memenuhi kekosongan yang ditinggalkan,” kata Obama di markas PBB, Senin (28/9).

Pengakuan kesalahan dalam transisi Libya yang jarang dikemukakan ini terjadi ketika PBB berupaya merundingan pertikaian antara dua faksi yang saling klaim pemerintaha Libya, mengakibatkan negara itu hampir hancur.

Sidang Umum PBB ini didominasi dengan perundingan terkait kekacauan di Suriah, yang pecah sejak terjadi aksis protes rakyat terhadap Presiden Bashar al-Assad.

Amerika Serikat dan Rusia saling tuduh mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan di negara itu.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kekacauan di wilayah, termasuk Libya, disebabkan olen penyingkiran tiba-tiba para pemimpin sebelumnya, dan hal ini menyebabkan banyak orang bergabung dengan ISIS.

“Sekarang jelas bahwa kekosongan penguasa yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara menciptakan wilayah penuh anarki. Wilayah-wilayah itu dengan cepat diisi oleh ekstremis dan teroris,” kata Putin di Majelis Umum.

“Puluhan ribu militan berjuang atas nama ‘Negara Islam’,” kata Putin yang menambahkan bahwa tindakan AS berada di balik kegagaglan sejumlah negara seperti LIbya dan Irak.

Putin memaparkan anyak anggota kelompok ekstrem berasal dari Libya. “Satu negara yang tatanan pemerintahannya dihancurkan karena pelanggaran” resolusi Dewan Keamanan PBB yang dijalankan oleh NATO.

Amerika Serika memimpin serangan udara terhadap pasukan Gaddafi pada 2011 dan kemudian menyerahkannya ke NATO dalam menerapkan zona larangan terbang.

Rusia menuduh AS dan sekutu Eropa membohongi anggota Dewan Keamanan lain dan mempergunakan mandat untuk melindungi warga sipil sebagai alasan untuk membantu para pemberontak Libya dan menyingkirkan Gaddafi yang kemudian tewas.

Obama mengatakan di mimbar Sidang Umum PBB: “Kami akan membantu setiap pemerintah sah Libya yang berusaha menata negara itu, tetapi kami juga harus mengakui bahwa kami harus bekerja lebih efektif di masa depan sebagai masyarakarat internasional dalam membangun kapasitas negara yang tertekan, sebelum mereka jatuh.”

Libya terpecah menjadi dua kubu yang terdiri dari aliansi pemberontak yang sebelumnya bergabung dalam melawan Gaddafi. Mereka terpecah ketika memperebutkan wilayah kekuasaan.

Sejak tahun lalu, Tripoli dikuasai oleh Libya Dawn, satu aliansi mantan milisi yang berhaluan Islamis dan faksi bersenjata kota Mistrata. Mereka mendirikan pemerintah dan parlemen di ibukota Libya itu.

Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh AS dan NATO menipu anggota Dewan Keamanan PBB. (Reuters/Mike Segar)
Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh AS dan NATO menipu anggota Dewan Keamanan PBB. (Reuters/Mike Segar)

Masyarakat internasional mengakui pemerintah dan parlemen terpilih yang berkuasa di wilayah timur negara itu setelah diusir dari Libya.

Pemerintah resmi ini didukung oleh Jenderal Khalifa Haftar, seorang mantan sekutu Gaddafi, dan sejumlah kelompok bersenjata.

Kubu garis keras kedua kubu menolak perundingan damai, dengan harapan bisa meraih kemenangan dalam konflik.

Satu kesepakatan yang diusulkan PBB menyebutkan agar didirikan satu pemerintah persatuan nasional selama satu tahun, dan anggota parlemen terpilih menjadi badan legislatif dan mendirikan satu majelis baru sebagai badan konsultasi.


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.