Beranda Nasional Hak Pilih Warga yang Terganggu Jiwanya Perlu Dijamin

Hak Pilih Warga yang Terganggu Jiwanya Perlu Dijamin

143
0
Sebarkan
Ilustrasi Pemilu.  Merdeka.com
Ilustrasi Pemilu. Merdeka.com

Jakarta, sewarga.com — Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Ari Prima Haikal meminta penyelanggara Pemilu untuk menjamin hak konstitusional dari warga Negara yang terganggu jiwa atau ingatannya untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang.

Ari menyayangkan ketentuan Pasal 57 aAyat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang membatasi hak warga Negara dalam Pilkada.

“Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang warga Negara dapat didaftar sebagai pemilih adalah seorang yang sedang ‘tidak terganggu jiwanya’. Pasal ini tentunya diskriminatif dan baru muncul kembali pada ketentuan UU Pilkada ini,” ujar Haikal dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Kamis (01/10).

Ketentuan tersebut, kata Ari, tidak muncul di dua pemilu terakhir, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Pasal ini, menurutnya tidak perlu ada karena membatasi hak warga Negara untuk memilih dan dipilih apalagi indikatornya adalah seorang warga Negara yang sedang terganggu jiwa/ingatan.

“Jelas bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk didaftarkan sebagai pemilih yang merupakan perwujudan dari salah satu hak konstitusional warga Negara. Apalagi menggunakan indikator terganggu jiwa/ingatan yang mana orang tidak dapat memastikan kapan seseorang sedang terganggu jiwa atau ingatannya,” jelas Haikal.

Sementara Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosa Damayanti, menilai Pasal yang melarang seseorang yang terganggu jiwa/ingatan untuk memilih dalam pemilu merupakan pasal yang diskrimintaif. Menurutnya, adanya pasal ini juga menunjukkan bahwa pembuat undang-undang tidak memahami tentang kesehatan jiwa.

“Kesehatan fluktuatif sifatnya. Kalau sekarang dia tidak didaftarkan sebagai pemilih karena gangguan jiwa atau ingatannya, tetapi pada hari H pemilihan, yang bersangkutan sudah sehat, itu berarti Negara telah merenggut hak memilih dari seorang warga Negara,” tegas Yeni.

Sementara menurut Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, dr. Irmansyah, Sp.KJ (K), tidak akan pernah seorang yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya berjalan secara terus menerus. Menurutnya, kondisi kesehatan sesorang bisa saja berubah.

“Itu pasalnya tak berasalan untuk melarang orang dengan gangguan jiwa untuk memilih. Semua orang dengan gangguan jiwa bisa mmbedakan yang baik dan buruk, baik berat dan tidak. Karena itu, mereka masih bisa memilih. Kami siap membantu dan mengedukasi orang yang terganggu kesehatan jiwanya. Di situlah memang yang menjadi tugas kami,” jelas Irmasnyah.

 

sumber: Suara Pembaruan


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.