Beranda Nasional Nasdem Rela jika Kursi Menterinya Diberikan ke PAN

Nasdem Rela jika Kursi Menterinya Diberikan ke PAN

121
0
Sebarkan
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G Plate
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G Plate

Jakarta, sewarga.com – Partai Nasdem tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo mengganti menteri dari Nasdem dengan kader Partai Amanat Nasional.

Reshuffle jilid I, II, III, itu kewenangan Presiden. Presiden layak menentukan kapan, siapa, berapa banyak,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate di Bentara Budaya, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu menegaskan, Nasdem sudah berulang kali menyatakan memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintah.

Menurut Johnny, masalah reshuffle tidak terkait dengan seberapa lama atau besarnya sebuah partai berkontribusi untuk PresidenJoko Widodo.

“Kalau kursi kami dikurangi pun, itu tidak mengurangi syarat dukungan kami untuk pemerintah,” kata Johnny.

Nasdem juga siap apabila Presiden ingin menambah jumlah kader Nasdem di kabinet. Namun, Nasdem tak menyiapkan nama-nama calon menteri dan menyerahkannya kepada Jokowi.

Saat ini, ada dua kader Nasdem di Kabinet Kerja, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Jaksa Agung HM Prasetyo. Tedjo Edhy Purdijatno, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sudah dicopot dalam reshuffle jilid I.

“Kami tidak mempermasalahkan kuantitas, yang penting kualitasnya, bagaimana Menteri Nasdem di bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Secara terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai bahwa kinerja pemerintahan selama setahun masih belum maksimal.

Sebagai partai yang baru masuk mendukung pemerintahan, kata Yandri, PAN siap membantu. Salah satunya dengan menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri dalam kabinet kerja.

“Rakyat tidak puas dari ekspektasi selama ini, baik dari sisi ekonomi, penegakan hukum, dan bidang politik,” kata Yandri.

Kendati demikian, Yandri berpendapat bahwa satu tahun tidak cukup untuk memvonis keberhasilan suatu pemerintahan. Masih ada empat tahun tersisa untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

sumber: Berbagai sumber

 


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.