Beranda Nasional Suryadharma Berangkatkan Istri ke Mekkah Gunakan Uang Jemaah Haji

Suryadharma Berangkatkan Istri ke Mekkah Gunakan Uang Jemaah Haji

45
0
Sebarkan
Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, Suryadharma Ali, mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dari Kementerian Agama dalam persidangan tersebut.(Foto TRIBUN NEWS / HERUDIN)
Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, Suryadharma Ali, mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dari Kementerian Agama dalam persidangan tersebut.(Foto TRIBUN NEWS / HERUDIN)

Jakarta, sewarga.com –┬áMantan Direktur Pembinaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Ahmad Kartono mengatakan, mulai tahun 2012 muncul istilah pendamping Amirul Hajj dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut dia, pendamping Amirul Hajj muncul setelah adanya surat Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kemenag kepada Dirjen Haji Slamet Riyanto untuk mengikutsertakan tujuh nama sebagai pendamping Menteri Agama yang saat itu dijabat Suryadharma Ali.

“Berdasarkan surat Saefuddin (Kabag TU Pimpinan) kepada Dirjen (Slamet). Dirjen menyatakan ini surat resmi arahan menteri agama,” ujar Ahmad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Ahmad mengatakan, salah satu dari tujuh nama yang diajukan yaitu istri Suryadharma, Wardatul Asriah. Ahmad mengatakan, karena pendamping Amirul Hajj baru diterapkan, maka biayanya tidak ditutupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“BPIH sumbernya dari mana? APBN atau calon jemaah haji?” tanya hakim. “Uang calon jamaah haji,” ujar Ahmad.

Honor

Selain dibiayai oleh uang calon jamaah haji, para pendamping juga diberi honor. Menurut Ahmad, saat itu Suryadharma menyetujui sumber dana BPIH itu. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013, Suryadharma didakwa menyalahgunakan wewenang dengan mengakomodir kerabat, keluarga, dan beberapa nama yang diajukan Komisi VIII DPR RI sebagai petugasi haji.

Suryadharma juga membentuk rombongan amirul hajj, meski mereka tidak terdapat dalam komposisi alokasi anggaran. Tujuh orang dalam rombongan amirul hajj itu diberikan uang dengan total Rp 355.273.384 yang bersumber dari biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Atas perbuatannya, Suryadharma disangka melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

sumber: kompas.com


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.