Beranda Nasional UU Advokat Dinilai Tak Berkualitas

UU Advokat Dinilai Tak Berkualitas

177
0
Sebarkan
Ilustrasi peradilan. (Ist)
Ilustrasi peradilan. (Ist)

Jakarta, sewarga.com – Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, menilai, UU No 18/2003 tentang Advokat tak berkualitas lantaran sering digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan konflik yang terus terjadi dalam organisasinya. Atas dasar itu, dirinya menganggap perlu revisi UU Advokat.

Hal itu diungkapkan Irmanputra dalam diskusi bertajuk “Implementasi Surat Ketua MARI No 73/KMA/HK.01/IX/2015 Serta Implikasinya Terhadap Organisasi Advokat dan Profesi Advokat” yang digelar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) versi Fauzie Hasibuan, di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Jumat (16/10).

“UU Advokat paling banyak diuji di MK, selain UU Pemilu dan UU KPK. Berarti UU Advokat ini tidak berkualitas, disusun tergesa-gesa sehingga penuh konflik,” kata Irmanputra.

Menurutnya, revisi UU Advokat perlu diadakan menyusul beredarnya surat Ketua MA No 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September yang menyatakan seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengangkat sumpah advokat sesuai dengan persyaratan tanpa memandang latar belakang organisasinya.

Revisi harus menitikberatkan mekanisme penyelesaian konflik agar tidak merembet pada kerugian hak warga negara untuk mendapat kehidupan/profesi yang layak. Pasalnya, konflik yang terus terjadi di Peradi membuat banyak calon advokat tidak bisa disumpah untuk menjalankan profesinya dan beracara di pengadilan sesuai dengan domisili hukumnya.

“Solusinya kalau konflik ini tidak diselesaikan melalui mekanisme legislasi maka tidak akan selesai,” katanya.

Mantan Ketua Peradi, Otto Hasibuan menilai, Surat Ketua MA No 73 berimplikasi pada “chaos” dalam implementasinya. Sebab, MA dapat dianggap mengintervensi organisasi advokat dengan menerbitkan surat tersebut.

Dia meyakini, terbitnya surat itu dikarenakan MA tak mampu menjawab keluhan dari berbagai pengurus advokat dan perorangan terkait konflik dan pengangkatan sumpah. Padahal, pembentukan UU Advokat yang mengatur wadah tunggal (single bar) telah dinyatakan sesuai dengan konstitusi dan telah disepakati oleh tokoh-tokoh advokat.

“Sejak dari dulu yang bersengketa tak satupun dari mereka yang mengatakan wadah banyak (multibar) yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia, tetapi ketika mereka terganggu dan tuntutannya tidak terpenuhi maka dia bilang ‘multibar‘ saja. Apakah ini sikap profesi advokat yang mulia?” kata Otto.

Ketua Peradi, Fauzie Hasibuan, berpandangan, MA sepatutnya mengedepankan mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di profesi advokat. Tidak secara sepihak menerbitkan surat dan mengintervensi organisasi advokat.

Menurutnya, pelaksanaan sumpah advokat merupakan kewenangan konstitusional Peradi yang telah dilanggar MA. Apalagi, MA tidak melibatkan Peradi termasuk organisasi-organisasi advokat lainnya sebelum Ketua MA menerbitkan surat No 73 itu.

“Meski surat MA untuk internal tetapi merugikan organisasi advokat. Kenapa MA tidak memanggil pihak-pihak terkait dan langsung memvonis Peradi pecah ? Pada zaman Harifin Tumpa pihak-pihak yang berkonflik dipanggil MA untuk menyelesaikan masalah,” ujar Fauzie.

Dia menyatakan, telah memprotes MA terkait surat yang mengamanatkan Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengangkat sumpah advokat itu. Dirinya berharap MA merespon sikap Peradi dengan mengadakan musyawarah.

“Agar ada pertemuan membahas masalah ini. Kalau ditemukan kekeliruan harapannya segera dianulir suratnya,” jelasnya.

 

sumber: Suara Pembaruan


Artikel ini ditulis oleh kontributor. Segala proses penulisan diluar tanggung jawab sewarga. Sewarga adalah wadah warga untuk memuat karya tulisannya.